RT 12 RW VII KARANGROTO GENUK SEMARANG

Program Kerja

1. Sosial Kemasyarakatan
2. Administrasi Kependudukan
3. Sarana Prasarana
4. Kewirausahaan
5. Tertib Administrasi

Tidak ada postingan.

Beranda

Langganan: Postingan (Atom)

Mengenai Saya

RT 12 RW VII KARANGROTO GENUK SEMARANG: Melayani dan menghidupkan wilayah RT secara kreatif dan Inovatif untuk mewujudkan Pembangunan Partisipatif

Lihat profil lengkapku

WARTA

-

Pengikut

PENGURUS RT 12 RW VII

KETUA : MUHAMMAD ADI NUGROHO
SEKRETARIS : TOMMY KOENTJORO
BENDAHARA : ASMAWI

SEKSI SOSIAL KEMASYARAKATAN
KOORDINATOR : SUYATIN
ANGGOTA : MILA ARDI NUGROHO

SEKSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, SARANA PRASARANA DAN WIRAUSAHA
KOORDINATOR : MUSARI
ANGGOTA : YONO KURNIAWAN

KETUA PKK : RITA SUYATIN

AD/ART RT 12 RW VII KELURAHAN KARANGROTO

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUKADIMAH

Dengan menyadari arti pentingnya kehidupan bermasyarakat dan pentingnya kebersamaan di lingkungan perumahan, maka kami berkewajiban untuk membina, mengembangkan dan meningkatkan kerukunan dan kerjasama secara terorganisir dalam rangka turut meningkatkan kesatuan dan persatuan demi berhasilnya pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Demi tercapainya tujuan di atas, kami warga Rukun Tetangga 12, Rukun Warga VII, Perumahan Griya Utama Banjardowo, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, berhimpun dalam satu wadah dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

Menimbang : 1. bahwa dalam mewujudkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dibentuk Rukun Tetangga

2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu untuk di bentuk Oraganisasi Rukun Tetangga

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Lembaga Permasyarakatan di Kelurahan

Dengan kesepakatan Pengurus Paguyuban Warga Rencana RT 12 RW VII Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang

Memutuskan : ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA RT 12 RW VII KELURAHAN KARANGROTO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

ANGGARAN DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Semarang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Kota Semarang

2. Yang dimaksud Lembaga Permasyarakatan adalah RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

3. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.

4. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disingkat AD/ART merupakan ketentuan umum dan rumah tangga yang mendasari aktifitas organisasi

6. Anggota adalah setiap Warga Pemilik yang bertinggal tetap di rumah di wilayah RT 12 serta Warga bukan pemilik rumah namun menempati rumah di wilayah RT 12 RW VII Perumahan Griya Utama Banjardowo Baru Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang. Untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Anggota.

7. Paguyuban Warga Rencana RT 12 RW VII Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah paguyuban yang dibentuk warga setempat untuk mengkoordinir kegiatan warga setempat sebelum terbentuknya organisasi RT dan telah diamanatkan warga untuk membuat AD/ART, pembentukan RT dan pemilihan ketua RT.

BAB II

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Rukun Tetangga 12 , Rukun Warga VII, Perumahan Griya Utama Banjardowo Baru, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut RT 12 RW VII.

Pasal 3

Waktu dan Kedudukan

RT 12 didirikan pada tanggal 21 November 2010 dan bertempat kedudukan di RT 12 RW VII Perumahan Griya Utama Banjardowo Baru, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB III

AZAS, DASAR, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN KEGIATAN

Pasal 4

Azas dan Dasar

Azas dan Dasar RT 12 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Maksud

Maksud pembentukan RT adalah :

a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;

b. untuk membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

c. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 6

Tujuan

Pembentukan RT bertujuan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pasal 7

Prinsip

Dalam menjalankan organisasi RT 01 melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Demokratis
2. Swadaya dan mandiri
3. Kerjasama dan kebersamaan
4. Kekeluargaan
5. Ramah terhadap lingkungan hidup

Pasal 8
Kegiatan

Untuk mencapai tujuan yang tercantum pada Pasal 6, maka RT 12 melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

RT mempunyai kegiatan :

a. peningkatan pelayanan masyarakat;

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

c. pengembangan kemitraan;

d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup; dan

e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

f. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kepentingan organisasi.

Pasal 9

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelola oleh Pengurus RT melalui sistem manajemen pembangunan partisipatif

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Tugas

RT mempunyai tugas membantu RW dan pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 11

Fungsi

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi :

a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan

d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 12

Kewajiban

RT mempunyai kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;

c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;

d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan

e. membantu Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 13

Dana

Dana kegiatan RT 12 dapat bersumber dari :

a. swadaya masyarakat;

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota;

c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;

d. penerimaan lain yang syah

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Penutup

1. Hal-hal yang belum ditetapkan akan diatur kemudian.

2. Apabila dikemudian hari terjadi pergantian nama RT, RW, Kelurahan, Kecamatan maupun Kota maka Anggaran Dasar ini secara otomatis berubah menyesuaikan perubahan tersebut

3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak berdirinya dan atau terbentuknya kepengurusan RT 12, RW VII Perumahan Griya Utama Banjardowo Baru Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

IDENTITAS

Pasal 1

Kop Surat

RT 12 RW VII

KELURAHAN KARANGROTO

KECAMATAN GENUK

KOTA SEMARANG

Pasal 2

Stempel RT

BAB II

WILAYAH

Pasal 3

Wilayah

a. Sebelah barat berbatasan dengan Blok C RT 8 RW VII

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B

c. Sebelah Utara berbatasan jalan Utama Perumahan Griya Utama Banjardowo Baru

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan

atau seperti yang tertera dalam gambar dibawah ini :

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN RAYA

Pasal 4

Persyaratan Ketua RT

(1). Persyaratan Umum :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan serendah-rendahnya tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;

d. berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;

e. berkelakuan baik, jujur dan adil;

f. sehat jasmani dan rokhani;

g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. tidak merangkap sebagai pengurus dalam lembaga kemasyarakatan sesuai dengan peraturan daerah.

(2). Persyaratan Khusus ; persyaratan khusus akan diatur dalam peraturan, mekanisme dan tata cara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi

Pasal 5

Tata Cara Pemilihan

(1). Panitia atau sekumpulan orang yang diberikan wewenang dan mandat untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT melakukan penjaringan terhadap warga yang bersedia dan atau mampu untuk memimpin RT 12.

(2). Apabila pada saat penjaringan yang dilakukan Panitia atau sekumpulan orang yang diberi mandat tidak terdapat warga yang bersedia mencalonkan atau dicalonkan sebagaimana ayat satu, maka diberlakukan semua warga yang memiliki kriteria persyaratan calon ketua RT adalah sebagai Calon Ketua RT.

(3). Pemilihan Ketua RT 12 sebagai mana ayat 1 dan atau 2, dipilih berdasarkan suara terbanyak dengan catatan kertas suara yang masuk adalah minimal 51% dari jumlah warga

(4). Semua warga yang telah berusia 17 tahun atau belum genap berusia 17 tahun namun sudah menikah memiliki hak suara dalam pemilihan Ketua RT

(5). Hal-hal yang belum diatur dalam pemilihan raya akan diatur dalam peraturan tambahan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Raya.

BAB IV

KEPENGURUSAN, PERSYARATAN DAN TATA KERJA PENGURUS

Pasal 6

Kepengurusan

(1) Ketua RT dipilih oleh warga dengan mekanisme suara terbanyak sebagaimana diatur oleh bab III

(2) Susunan pengurus RT sebagai berikut :

a. Ketua;

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris

d. Bendahara;

e. Ketua bidang atau seksi;

f. atau ditentukan oleh Ketua RT sesuai dengan kebutuhan.

(3) Jumlah Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang atau Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali poin (a) disesuaikan dengan kebutuhan. dan dapat dibantu beberapa orang yang dipandang perlu dan ditunjuk oleh Ketua RT.

Pasal 7

Persyaratan Pengurus

(1). Persyaratan Umum : sesuai dengan persyaratan ketua RT

(2). Persyaratan khusus : kebijakan dari ketua RT

Pasal 8

Masa Bakti

(1) Masa bakti Ketua RT adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 periode masa bakti berikutnya.

(2) Masa bakti pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

(3) Apabila terdapat pengurus RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu ) bulan harus diisi pengurus antar waktu.

Pasal 9

Pemberhentian Pengurus

(1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain

d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila Ketua RT 12 berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Wakil Ketua RT 12 akan menggantikan posisi Ketua RT untuk melanjutkan hingga berakhirnya dan tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan.

(3). Apabila didalam kepengurusan tidak terdapat wakil ketua, maka sekretaris umum atau sekretaris yang menggantikan posisi ketua RT untuk melanjutkan hingga berakhirnya periode kepemimipinan dan tertuang dalam Berita Acara Serah terima Jabatan

(4). Apabila didalam kepengurusan tidak terdapat wakil ketua, dan posisi sekretaris kosong dikarenakan akan terjadi Pergantian Antar Waktu, maka salah satu Bidang ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama dan akan menggantikan posisi Ketua RT secara sementara dan untuk segera melakukan pemilihan raya

Pasal 10

Tata Kerja Pengurus

(1). Pengurus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada anggota

(2). Tugas dan tanggungjawab Ketua RT 12 RW VII :

a. Koordinator pelaksanaan semua kegiatan warga di wilayah rencana RT 12 RW VII

b. Merealisasikan Program Kerja, Mempertanggungjawabkan Program Kerja kepada warga

c. Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang akan dan atau telah dilaksanakan

(3). Tugas dan tanggungjawab sekretaris :

a. Administrator : Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar serta notulen rapat

b. Mewakili dan atau menggantikan Ketua apabila berhalangan

c. Inisiator / Fasilitator Penyelenggaraan Rapat (mengagendakan pertemuan)

d. Pencatatan asset RT 12 RW VII

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua

(4). Tugas dan tanggungjawab Bendahara :

a. Membuat dan atau mengkoordinir perencanaan anggaran kegiatan dari masing-masing seksi.

b. Mengelola keuangan

c. Mempertanggung jawabkan penggunaan dana

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua

(5). Tugas dan tanggungjawab Wakil Ketua dan Bidang atau Seksi dituangkan dalam

Surat Keputusan Ketua RT 12 RW VII

BAB V

ANGGOTA

Pasal 11

Keanggotaan

(1) Anggota adalah semua warga yang berdomisili tetap maupun sementara di wilayah RT 12 RW VII.

(2) Anggota dibagi menjadi 2 (dua) :

a. Anggota aktif, adalah semua anggota yang telah berusia 17 tahun atau pernah menikah

b. Anggota pasif, adalah anggota yang belum genap berusia 17 tahun.

(3) Anggota dicabut haknya apabila :

a. Meninggal dunia;

b. Pindah domisili dari RT 12 RW VII

Pasal 12

Hak-hak anggota

Hak-hak anggota adalah :

a. memiliki hak untuk memilih dan dipilih;

b. mempunyai perlakuan yang sama;

c. mempunyai hak menyampaikan pendapat, usulan, ide dan berhak menyampaikan kritik yang membangun

Pasal 13

Kewajiban anggota

Kewajiban anggota adalah :

Menjaga keutuhan wilayah RT 12 RW VII
Berkewajiban memelihara ketentraman, kenyamanan dan kerukunan antar warga
Menyukseskan program kerja pengurus RT
Berperan aktif dalam pembangunan partisipatif dengan mengikuti program dan kegiatan yang dilaksanakan
Mentaati AD/ART RT 12 RW VII dan peraturan-peraturan yang berlaku baik di wilayah RT 12 maupun peraturan daerah Kota Semarang.

BAB VI

KEKUASAAN ORGANISASI

Pasal 14

Rapat Anggota

1. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi dan dihadiri oleh semua anggota

2. Rapat Anggota menetapkan :

a. Kebijakan dasar organisasi ; pembentukan, pemekaran dan pemecahan RT

b. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua RT

c. Kebijakan organisasi yang dianggap krusial

3. Rapat dianggap syah apabila dihadiri oleh setengah (1/2) dari jumlah Anggota.

4. Keputusan dapat ditetapkan dengan persetujuan minimum setengah (1/2) dari jumlah Anggota yang hadir dalam Rapat Anggota.

5. Keputusan rapat bersifat mengikat seluruh Anggota.

6. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

7. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

8. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap Anggota mempunyai satu hak suara.

Pasal 15

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja merupakan kekuasaan pengurus dalam menyusun arah tujuan kinerja dan dihadiri oleh semua pengurus

2. Rapat Kerja menetapkan :

a. Program kerja dan Rencana Kegiatan

b. Perubahan AD/ART RT 12 RW VII

c. Merencanakan anggaran kegiatan

d. Pertanggungjawaban kegiatan yang dikoordinir bidang kepada ketua RT

3. Rapat dianggap syah apabila dihadiri oleh setengah (1/2) dari jumlah pengurus.

4. Keputusan dapat ditetapkan dengan persetujuan minimum setengah (1/2) dari jumlah pengurus yang hadir dalam rapat pengurus.

5. Keputusan rapat bersifat mengikat seluruh Anggota.

6. Keputusan rapat pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

7. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

8. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap pengurus mempunyai satu hak suara.

Pasal 16

Rapat Koordinasi

1. Rapat Koordinasi merupakan kekuasaan pengurus dalam berkoordinasi untuk pelaksanaan program kegiatan

2. Rapat Koordinasi menetapkan :

a. Pemantapan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

b. Menampung gagasan-gagasan atau ide terkait operasional kegiatan

3. Rapat dianggap syah apabila dihadiri oleh masing-masing bidang atau seksi yang akan melaksanakan kegiatan tersebut.

4. Keputusan dapat ditetapkan dengan persetujuan minimum setengah (1/2) dari jumlah pengurus yang hadir dalam rapat pengurus.

5. Keputusan rapat bersifat mengikat seluruh Anggota.

6. Keputusan rapat pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

7. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

8. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap pengurus mempunyai satu hak suara.

Pasal 17

Pertemuan Warga

1. Pertemuan Warga merupakan kekuasaan organisasi dalam berkoordinasi untuk pelaksanaan program kegiatan dan penyampaian masukan dan kritik serta dihadiri oleh Kepala Keluarga di wilayah RT 12 RW VII

2. Pertemuan Warga mengagendakan :

a. Pertemuan rutin warga

b. Menampung gagasan-gagasan atau ide dari anggota

c. Menerima masukan, saran dan kritik dari anggota

d. Laporan masing-masing bidang kepada Kepala Keluarga

e. Menetapkan kesepakatan warga

3. Keputusan dapat ditetapkan dengan persetujuan minimum setengah (1/2) dari jumlah yang hadir.

4. Keputusan bersifat mengikat seluruh Anggota.

5. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

6. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

7. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap kepal keluarga mempunyai satu hak suara.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 18

Dana

Dana kegiatan RT 12 dapat bersumber dari :

a. swadaya masyarakat;

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota;

c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;

d. penerimaan lain yang syah

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Penutup

1. Hal-hal yang belum ditetapkan akan diatur kemudian.

2. Apabila dikemudian hari terjadi pergantian nama RT, RW, Kelurahan, Kecamatan maupun Kota maka Anggaran Rumah Tangga ini secara otomatis berubah menyesuaikan perubahan tersebut

3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak berdirinya dan atau terbentuknya kepengurusan RT 12, RW VII Perumahan Griya Utama Banjardowo Baru Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang

Tema Jendela Gambar. Gambar tema oleh mammuth. Diberdayakan oleh Blogger.